Sertifikat Tanah Elektronik – Pada acara penyerahan sertifikat tanah di Istana Negara, Selasa (5/1/2021), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahn Nasional (ATR/BPN), Sofyan A Djalil ,akan meluncurkan e-Sertifikat atau layanan sertifikat tanah elektronik pada tahun 2021.Pilot project akan dilakukannya e-Sertifkat ini antara lain di kota Jakarta dan Surabaya. Sofyan melanjutkan, …
Read More »Peraturan
Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Apa yang dimaksud dengan Perumahan? Menurut UU 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Sementara permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian …
Read More »UU 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
UU 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen perumusannya mengacu pada filosofi pembangunan nasional bahwa pembangunan nasional termasuk pembangunan hukum yang memberikan perlindungan terhadap konsumen adalah dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah kenegaraan Republik Indonesia yaitu dasar negara Pancasila dan konstitusi negara Undang-Undang Dasar 1945. Pengertian Konsumen …
Read More »Undang-Undang Nomor 30/2009 Tahun 2009 tentang KETENAGALISTRIKAN
Tenaga listrik sangat bermanfaat namun juga dapat membahayakan, oleh karena itu perlu diatur. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan diperlukan untuk lebih menjamin keselamatan umum, keselamatan kerja, keamanan instalasi, dan kelestarian fungsi lingkungan dalam penyediaan tenaga listrik dan pemanfaatan tenaga listrik, instalasi tenaga listrik harus menggunakan peralatan …
Read More »Undang-Undang Nomor 18/2008 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
Sampah adalah masalah besar, menjadi masalah nasional bahkan masalah universal. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah memiliki maksud bahwa pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Di tahun 2019 sekarang ini Kota Surabaya sudah mampu mengelola sampah menjadi energi …
Read More »Undang Undag No.1 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan W3PK
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang diatur dengan UU Nomor 27 tahun 2007 akhirnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Alasan perubahannya adalah bahwa Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir …
Read More »Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang
Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang mencabut dan menggantikan Undang-Undang Nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang. Undang-Undang Nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengna kebutuhan pengaturan penataan ruang sehingga perlu untuk diganti dengan Undang-Undang tentang Penataan Ruang yang sesuai dengan dan …
Read More »Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah Dan Air
UU 37 tentang tentang Konservasi Tanah dan Air disahkan Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 17 Oktober 2014 untuk melestarikan tanah dan air. Tanah dan air merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan dan mudah terdegradasi fungsinya karena posisi geografis dan akibat penggunaan yang tidak sesuai dengan fungsi, …
Read More »Undang-Undang Nomor 27/2007 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Indonesia yang jumlahnya puluhan ribu memiliki nilai yang luar biasa sehingga pengelolaannya perlu diatur dengan Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dalam perjalannya kemudian untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Perubahan …
Read More »Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran
Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 11 tahun 2014 tentang Keinsinyuran disebutkan bahwa Keinsinyuran adalah kegiatan teknik dengan menggunakan kepakaran dan keahlian berdasarkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya guna secara berkelanjutan dengan memperhatikan keselamatan, kesehatan, kemaslahatan, serta kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Praktik Keinsinyuran adalah …
Read More »