Perjanjian Kerjasama Lahan dengan Perhitungan Bagi Unit

PERJANJIAN KERJASAMA PEMBANGUNAN PROYEK PERUMAHAN

#kerjasama lahan dengan pembayaran bagi unit#

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. Nama :

Tempat/Tgl. Lahir :

Pekerjaan :

Alamat :

NIK :

Selaku pemilik tanah/penjual selanjutnya disebut: PIHAK PERTAMA,

II. Nama :

Tempat/Tgl. Lahir :

Pekerjaan :

Alamat :

NIK :

Selaku developer selanjutnya disebut: PIHAK KEDUA

Dalam kedudukannya mereka masing-masing seperti tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan dan menyatakan sebagai berikut:

-Bahwa PIHAK PERTAMA adalah selaku pemilik sah atas sebidang tanah seperti diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik nomor: …………………./…………………., Gambar Situasi tanggal …………………., nomor …………………./…………………., seluas 10.000 m2 ( sepuluh ribu meter persegi ) yang terletak di desa/kelurahan Bojongkulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor tercatat atas nama: Irwandy.

-Bahwa PIHAK KEDUA seorang developer properti yang akan mengembangkan proyek properti di lahan milik PIHAK PERTAMA.

-Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat akan mengadakan kerjasama pembangunan proyek perumahan di tanah milik PIHAK PERTAMA berikut dengan segala sesuatu yang tertanam, tumbuh, berdiri dan diatasnya tanpa kecuali, dengan patok-patok dan batas-batasnya sudah diketahui dan disepakati oleh kedua belah pihak sehingga tidak memerlukan keterangan lebih lanjut dalam surat perjanjian pembelian lahan ini.

-Bahwa pelaksanaan pembangunan perumahan disepakati dengan cara perhitungan bagi unit untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

-Sebagai komitmen dan kesungguhan PIHAK KEDUA untuk melakukan kerjasama ini, maka PIHAK KEDUA menyerahkan uang tanda jadi sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh juga rupiah) kepada PIHAK PERTAMA setelah penandatanganan perjanjian ini. Yang mana Perjanjian Kerjasama ini berguna juga sebagai tanda terima yang sah.

Baca Berita Terkait :   Perjanjian Pembelian Lahan dengan Pembayaran Bertahap Sesuai Termin

-Setelah pembayaran uang tanda jadi, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA setuju untuk saling mengikatkan diri dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Dengan dibayarkannya uang tanda jadi dan uang muka oleh PIHAK KEDUA dan telah diterima dengan baik oleh PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA selanjutnya akan menyerahkan semua dokumen bukti kepemilikan tanah berupa sertifikat asli, SPPT PBB tahun terakhir, foto copy KTP berikut data–data yang diperlukan kepada pihak Notaris yang ditunjuk. Dan memberikan ijin PIHAK KEDUA untuk:

-Mengurus proses pemecahan sertifikat tanpa proses balik nama kepada pihak lain, mengurus perizinan bangunan sampai dengan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) atas bangunan yang akan didirikan oleh PIHAK KEDUA diatas tanah tersebut, kemudian menawarkan dan memasarkannya sebagai sebuah kawasan perumahan.

-Mengelola secara fisik dalam arti yang seluas-luasnya atas tanah yang menjadi objek kerjasama pembangunan perumahan, termasuk melakukan pengurugan, pembersihan lahan (land clearing) membuat pondasi dan pagar kawasan, pondasi kaveling dan rumah contoh diatas tanah tersebut kemudian menawarkan, memasarkan, melakukan jual beli dan menerima uang hasil penjualannya.  

Pasal 2

-Dengan pelaksanaan kerjasama pembangunan perumahan ini dengan cara perhitungan bagi unit, maka untuk setiap 4 (empat) unit yang terjual maka dibangun 1 (satu) unit untuk PIHAK PERTAMA dengan tipe rumah setara.  

Baca Berita Terkait :   Surat Perjanjian Kerjasama Pembangunan Proyek dengan Investor - dengan PT

-PIHAK PERTAMA boleh memiliki unit rumah yang menjadi haknya, boleh juga menjual unit rumah yang menjadi haknya tersebut dan menerima uang penjualan unit tersebut dan diiringi dengan kewajiban membayar biaya-biaya dan pajak-pajak yang timbul karena penjualan unit rumah tersebut.

Pasal 3

-PIHAK KEDUA menyanggupi dan mengikatkan diri kepada PIHAK PERTAMA dan apabila PIHAK KEDUA membatalkan perjanjian kerjasama ini secara sepihak, maka seluruh uang yang telah dibayarkan kepada PIHAK PERTAMA akan hangus dan tidak dapat diambil kembali termasuk segala sesuatu yang telah tertanam, tumbuh, berdiri diatas tanah yang menjadi objek kerjasama tanpa kecuali.

-PIHAK PERTAMA menyanggupi dan mengikatkan diri kepada PIHAK KEDUA dan apabila PIHAK PERTAMA membatalkan perjanjian kerjasama ini maka PIHAK PERTAMA wajib mengganti seluruh uang yang sudah dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA untuk mengembangkan tanah tersebut menjadi proyek properti dan ditambah denda sebesar 50% (Lima puluh persen) dari uang yang sudah dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 4

PIHAK PERTAMA menjamin kepada PIHAK KEDUA bahwa PIHAK PERTAMA adalah satu-satunya yang berhak atas bidang tanah tersebut, karena itu PIHAK PERTAMA berhak untuk melakukan perbuatan hukum atas tanah tersebut dan menerima uang dan bagi unit yang menjadi haknya sebagaimana tersebut diatas.

Pasal 5

-PIHAK PERTAMA menjamin pula kepada PIHAK KEDUA bahwa tanah yang menjadi obyek perjanjian ini tidak ada sengketa baik di dalam maupun di luar pengadilan dengan pihak manapun.

Baca Berita Terkait :   Surat Pernyataan Hutang Konsumen

-PIHAK PERTAMA menjamin dan bertangungjawab penuh baik dari sisi hukum ataupun secara materi apabila di kemudian hari tanah tersebut ada tuntutan hukum dan apabila ada kerugian yang ditimbulkan baik secara hukum ataupun secara materi maka PIHAK PERTAMA akan menanggung seluruh biaya dan kerugian yang ditimbulkan dengan jumlah yang ditentukan oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 6

Biaya pengurusan dan biaya pajak-pajak yang timbul dalam proses pengembangan perumahan ini menjadi beban dan tanggungjawab PIHAK KEDUA.

Pasal 7

PIHAK PERTAMA berjanji akan memberikan bantuan yang seluas-luasnya kepada PIHAK KEDUA demi kelancaran pelaksanaan segala sesuatunya yang berkaitan dengan perjanjian ini.  

Pasal 8

Apabila ada hal-hal lain yang belum disepakati dalam Perjanjian Pembelian Lahan ini, maka akan dibuatkan kesepakatan tertulis tersendiri yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian Pembelian Lahan ini.

Pasal 9

Apabila terjadi perselisihan terhadap pelaksanaan isi Perjanjian Pembelian Lahan ini maka Para Pihak sepakat bahwa perselisihan tersebut akan diselesaikan secara i’tikad baik musyawarah untuk mufakat. Dan apabila perselisihan tersebut tidak bisa diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan secara perdata melalui Pengadilan Negeri Kabupaten Bogor.

PIHAK KEDUA    ……………………………………………..PIHAK PERTAMA  Meterai 6000 ……………………………………………..
SAKSI-SAKSI1.   …………………………………………….. 2.   ……………………………………………..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *