Perjanjian Pengalihan Hak Atas Kaveling

PERJANJIAN PENGALIHAN HAK ATAS KAVELING

………………………………………………….

Pada hari ini, ……………………………….., telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian Pengalihan Hak atas Kaveling (selanjutnya disebut ”Perjanjian”) oleh dan antara:

I. Nama :

Tempat/Tanggal lahir :

Pekerjaan :

Alamat :

Nomor KTP   :

Bertindak untuk dan atas nama PT. ……………………………….., selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

II. Nama :

Tempat/Tanggal lahir :

Pekerjaan :

Alamat :

Nomor KTP   :

Bertindak untuk dan atas nama sendiri, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

III. Nama :

Tempat/Tanggal lahir :

Pekerjaan :

Alamat :

Nomor KTP   :

Bertindak untuk dan atas nama sendiri, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KETIGA.

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

Para Pihak dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

  1. Bahwa PIHAK KEDUA telah membuat dan menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. ……………………………….. tanggal ……………………………….. (selanjutnya disebut PPJB) untuk pembelian atas sebidang tanah yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kota Bekasi, Kecamatan Jatiasih, Kelurahan Jatikarya, yang juga dikenal sebagai Villa Tanjung , yaitu untuk bagian seluas lebih kurang …………….. m2, kaveling yang terletak di Jl. …………….. (selanjutnya disebut KAVELING);
  2. Bahwa PIHAK KEDUA bermaksud mengalihkan Kaveling beserta dengan seluruh hak dan kewajiban atas Kaveling tersebut di atas kepada PIHAK KETIGA dan PIHAK KETIGA menyatakan bersedia untuk menerima pengalihan Kaveling tersebut dengan seluruh hak dan kewajiban yang timbul atas kepemilikan Kaveling tersebut;
  3. Bahwa berdasarkan catatan yang sudah ada pada PIHAK PERTAMA, maka seluruh kewajiban yang harus diselesaikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA menjadi beralih seluruhnya kepada PIHAK KETIGA;
  4. Bahwa guna memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam PPJB mengenai Pengalihan Hak dan kewajiban atas Kaveling, maka PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA bermaksud untuk memohon persetujuan atas pengalihan Kaveling tersebut kepada PIHAK PERTAMA.
Baca Berita Terkait :   Contoh Surat PPJB untuk flipper

Berhubung dengan apa yang telah diuraikan di atas, maka Para Pihak menyatakan dalam Perjanjian ini sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK KEDUA menyatakan bahwa Kaveling dimaksud tidak pernah dialihkan dan atau dijaminkan dalam bentuk apapun dan kepada siapapun, tidak dalam keadaan tersangkut suatu perkara/sengketa dan/atau dalam keadaan disita, serta tidak ada Pihak Lain yang turut serta mempunyai hak dan kewajiban atas Kaveling tersebut.

Pasal 2

  • PIHAK KETIGA dengan ini menyatakan telah menerima pengalihan hak atas Kaveling tersebut dari PIHAK KEDUA, karenanya PIHAK KETIGA akan mematuhi dan tunduk terhadap seluruh Perjanjian maupun Pengikatan yang telah dibuat antara PIHAK KEDUA dengan PIHAK PERTAMA, termasuk tetapi tidak terbatas pada Surat Bukti Pemesanan, PPJB, Kuitansi, dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan Kaveling.
    • Baik PIHAK KEDUA maupun PIHAK KETIGA dengan ini menyatakan bahwa apa yang dialihkan dan diterima oleh kedua belah pihak adalah merupakan tanggung jawab dari PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA sepenuhnya, oleh karena itu baik PIHAK KEDUA maupun PIHAK KETIGA dengan ini berjanji dan sepakat untuk membebaskan PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan dan/atau gugatan apapun yang timbul dari Pihak Lain atas pengalihan Kaveling dimaksud.
    • Biaya administrasi atas pengalihan hak tersebut menjadi kewajiban PIHAK KEDUA dan dibayarkan kepada PIHAK PERTAMA pada saat penandatanganan perjanjian ini.
Baca Berita Terkait :   Begini Cara Mafia Tanah ‘Garap’ Sertifikat Tanah Asli Ibunda Dino Patti Djalal

Pasal 3

PIHAK KEDUA dengan ini memberikan pembebasan dan kuasa sepenuhnya kepada PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan semua kewajiban yang berkenaan dengan Kaveling tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat semua surat-surat yang diperlukan dalam melaksanakan penandatanganan Akta Jual Beli di hadapan pejabat yang berwenang kepada PIHAK KETIGA atau siapapun penggantinya.

Pasal 4

PIHAK KETIGA wajib melaksanakan pembangunan rumah di atas Kaveling tersebut sesuai batas waktu yang telah ditetapkan pada PPJB Pasal 1.2. yaitu paling lambat 2 (dua) tahun sejak tanggal PPJB, dan jika terjadi keterlambatan maka PIHAK KETIGA dikenakan denda keterlambatan sebagaimana disebutkan pada PPJB Pasal 1.4.

Pasal 5

Segala pajak dan biaya-biaya yang timbul sejak perjanjian ini ditandatangani, sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab yang harus dipikul oleh PIHAK KETIGA.

Baca Berita Terkait :   Perjanjian Pembelian Lahan Bertahap Perbulan

Pasal 6

Perjanjan ini merupakan bagian dari PPJB yang telah disebutkan di atas, dan oleh karenanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya.

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak di Bekasi, pada hari dan tanggal telah disebutkan pada awal Perjanjian ini.

    PIHAK KETIGA                        PIHAK KEDUA       PIHAK PERTAMA

  …………………………. …………………………                   ………………………….                       

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *