Surat Perjanjian Kerjasama Pembangunan Proyek dengan Pemilik Lahan – PT

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

Pada hari ini, Rabu, tanggal tujuh bulan Januari tahun dua ribu lima belas (7-01-2017) telah disepakati Perjanjian Kerjasama Pembangunan Proyek Perumahan dengan dihadiri para saksi yang nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir kesepakatan ini, antara:

  1. Nama : Haji Soleh Bin Naim

Tempat/Tgl. Lahir : Sukatani, 29 Januari 1950

Alamat : Kp. Blokang, RT. 004/002, Cikarang Barat, Kab. Bekasi.

No KTP : 12345678910

Selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut PIHAK PERTAMA.

  1. Nama :  

Tempat/Tgl. Lahir :  

Alamat :

No KTP :  

Selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut PIHAK KEDUA.

Terlebih dahulu PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menerangkan sebagai berikut:

-PIHAK PERTAMA adalah Pemilik Lahan/Kuasa Pemilik Lahan dengan detil sebagai berikut:

1. SHM No. 1234/Jatiasih, seluas 2000 m2, atas nama Haji Soleh Bin Naim

2. SHM No. 1235/Jatiasih, seluas 2000 m2, atas nama Haji Soleh Bin Naim

3. SHM No. 1236/Jatiasih, seluas 3000 m2, atas nama Haji Soleh Bin Naim

Keseluruhan tanahnya terletak di Propinsi Jawa Barat, Kota Bekasi, Kecamatan Jatiasih.

-PIHAK KEDUA adalah pengembang properti yang memiliki kemampuan untuk mengerjakan dan mengelola proyek-proyek properti, mulai dari mendisain proyek, mengurus perijinan, membangun fisik proyek dalam arti yang seluas-luasnya sampai dengan pemasaran.

-PIHAK KEDUA sanggup menyediakan modal untuk membangun Proyek Properti.
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan pasal-pasal sebagai berikut:

HARGA

Pasal 1

PIHAK PERTAMA telah sepakat menyerahkan tanahnya seperti tersebut diatas untuk dikelola menjadi proyek perumahan oleh PIHAK KEDUA, dimana harga dasar tanah yang disepakati adalah Rp. 500.000,-/m2 (Limaratus ribu rupiah permeter persegi).

Dengan demikian harga tanah total adalah Rp. 3.500.000.000,- (Tiga milyar lima ratus juta rupiah)

LUAS TANAH

Pasal 2

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa jika terdapat perbedaan luas tanah seperti yang tercantum dalam sertifikat dengan hasil pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), maka luas tanah yang akan diperhitungkan dalam perjanjian ini adalah luas tanah hasil ukur dari Badan Pertanah Nasional (BPN).

UANG TANDA JADI

Pasal 3

PIHAK KEDUA memberikan Uang Tanda Jadi sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) pada saat penandatanganan Perjanjian Kerjasama ini. Dimana uang Uang Tanda Jadi tersebut diperhitungkan sebagai bagian dari Uang Muka yang akan dibayarkan kemudian.

ADVICE PLANNING

Pasal 4

Setelah Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani PIHAK KEDUA akan mengurus advice planning/Ketetapan Rencana Kota kepada instansi terkait untuk memastikan bahwa perumahan yang akan dibangun sesuai dengan Tata Ruang daerah setempat.

SOSIALISASI WARGA

Pasal 5

Setelah Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani PIHAK KEDUA berkewajiban melakukan sosialisai proyek kepada warga yang wilayahnya bersinggungan dengan proyek, termasuk sosialisasi kepada pihak-pihak lain yang dirasa perlu.

PEMBAGIAN LABA UNTUK PEMILIK LAHAN

Baca Berita Terkait :   Surat Kerjasama Pemasaran Proyek Perumahan

Pasal 6

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa atas kontribusinya sebagai pemilik lahan, maka PIHAK PERTAMA memperoleh bagi hasil sebesar 20 % (Dua puluh persen) dari laba bersih proyek, yang diperhitungkan dengan cara memberikan saham sebesar 20% (Dua puluh persen) dalam Perseroan Terbatas (PT) yang akan didirikan.

PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS (PT)

Pasal 7

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa untuk melaksanakan proyek perumahan akan didirikan PT dengan nama yang akan ditentukan kemudian.

  • Komposisi saham PT tersebut adalah sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA 20% (Dua puluh persen)

PIHAK KEDUA 80 % (Delapan puluh persen)

  • Direksi dan Komisaris

Direktur Utama : Wakil PIHAK KEDUA

Direktur : Wakil PIHAK PERTAMA, Wakil PIHAK KEDUA

Komisaris Utama : Wakil PIHAK PERTAMA

Komisaris : Wakil PIHAK KEDUA

Pasal 8

Saham 80 % (Delapan puluh persen) milik PIHAK KEDUA boleh diatasnamakan PIHAK KEDUA sendiri atau diatasnamakan kepada beberapa pihak lain yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA tanpa meminta persetujuan dari PIHAK PERTAMA.

PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB)

Pasal 9

Seteleh PT didirikan, sosialisi warga sudah selesai dilaksanakan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Sosialisasi Warga dan Advice Planning juga sudah selesai diurus seperti tercantum dalam Pasal 4 dan 5, maka Kedua Belah Pihak sepakat akan membuat PPJB di hadapan Notaris.

Dalam PPJB tersebut yang bertindak sebagai Penjual adalah PIHAK PERTAMA dan yang bertindak sebagai Pembeli adalah PT.

Pasal 10

Penandatanganan PPJB di hadapan Notaris dilakukan paling lama 45 (empat puluh lima) hari setelah penantanganan Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 11

Pada saat penandatanganan PPJB di hadapan Notaris PIHAK PERTAMA harus menghadirkan seluruh nama yang tercantum dalam sertifikat berikut pasangan masing-masing jika sudah menikah. Jika nama-nama tersebut tidak bisa hadir ke hadapan Notaris, maka harus dibuatkan Akta Kuasa Menjual secara Notaril.

PEMBAYARAN UANG MUKA

Pasal 12

Bersamaan dengan penandatanganan PPJB, PT melakukan pembayaran Uang Muka sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga lahan kepada PIHAK PERTAMA, dikurangi dengan Uang Tanda Jadi. Dengan demikian besarnya Uang Muka yang harus dibayarkan kepada PIHAK KEDUA adalah Rp. 347.000.000,- (Tiga ratus empat puluh tujuh juta rupiah).

PERSIAPAN LAHAN

Pasal 13

Setelah penandatanganan PPJB, maka PIHAK PERTAMA mengijinkan PT melakukan persiapan lahan dalam arti yang seluas-luasnya. Seperti melakukan pembersihan lapangan, cut and fill, pengurugan dan pekerjaan lain.

PENGURUSAN PERIJINAN

Pasal 14

Setelah penandatanganan PPJB, maka PT akan mengurus perijinan ke instansi terkait sampai terbitnya Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).

AKTA JUAL BELI/PELEPASAN HAK

Pasal 15

Setelah pengurusan Perijinan selesai, maka akan ditandatangani Akta Jual Beli/Pelepasan Hak dimana PIHAK PERTAMA sebagai Penjual/Pihak yang Melepaskan Hak dan PT sebagai Pembeli/Pihak yang Menerima Hak sampai balik nama sertifikat ke atas nama PT.

Baca Berita Terkait :   Kontrak Surat Perintah Kerja

BIAYA DAN PAJAK-PAJAK

Pasal 16

Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sampai dengan tahun berjalan menjadi tanggungjawab PIHAK PERTAMA.

Pasal 17

Biaya Akta Jual Beli menjadi tanggungjawab bersama PIHAK PERTAMA dan PT dengan bagian masing-masing menanggung 50% (Lima puluh persen).

Pasal 18

Biaya Balik Nama sertifikat menjadi kewajiban PT.

Pasal 19

PPh Final 5% (Lima persen) menjadi tanggungjawab PIHAK PERTAMA.

Pasal 20

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi tanggungjawab PT.

PERUBAHAN HAK DAN PEMECAHAN SERTIFIKAT

Pasal 21

PT akan mengajukan perubahan sertifikat dari Sertifikat Hak Milik (SHM) menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) ke Kantor BPN setempat.

Pasal 22

PT akan mengajukan pemecahan sertifikat ke BPN sesuai dengan Ijin Siteplan yang telah disyahkan.

GRACE PERIOD (MASA TENGGANG)

Pasal 23

PIHAK PERTAMA memberikan grace period kepada PT untuk mengurus perijinan sampai terbit IMB sebelum dilakukan Akta Jual Beli/Pelepasan Hak. Dimana selama grace period ini tidak dihitung sebagai jangka waktu proyek.

AKTA PENGAKUAN HUTANG

Pasal 24

Bersamaan dengan penandatanganan Akta Jual Beli/Pelepasan Hak, maka PT akan membuat Akta Pengakuan Hutang kepada PIHAK PERTAMA secara Notaril sebesar Rp. 3.150.000.000,- (Tiga milyar seratus lima puluh juta rupiah).

PEMBAYARAN HARGA TANAH

Pasal 25

PIHAK PERTAMA sepakat bahwa pembayaran selanjutnya berdasarkan unit terjual, yaitu besarnya hutang dibagi banyaknya unit rumah yang akan dijual.

Dengan demikian untuk setiap unit terjual maka bagian PIHAK PERTAMA adalah 3.150.000.000,- dibagi 59 unit yaitu sebesar Rp. 53.389.830,50 dibulatkan Rp. 53.390.000,- (Lima puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Pasal 26

Pembayaran harga tanah per-unit terjual tersebut dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah penandatanganan AJB ke konsumen, dimana pembayaran dilakukan dengan cara transfer ke rekening bank PIHAK PERTAMA seperti tercantum dalam Akta Pangakuan Hutang. Dimana bukti transfer berfungsi sebagai kuitansi yang sah yang tidak perlu dibuatkan kuitansi tersendiri.

PELUNASAN

Pasal 27

Seluruh hutang PT seperti yang tercantum dalam Akta Pengakuan Hutang wajib dilunasi dalam jangka waktu maksimal 18 (delapan belas) bulan setelah Akta Pengakuan Hutang ditandatangani.

JAMINAN PARA PIHAK

Pasal 28

PIHAK PERTAMA menjamin bahwa tanah yang akan dijadikan objek kerjasama pembangunan proyek perumahan adalah milik PIHAK PERTAMA seutuhnya, bebas dari sengketa dengan klaim pihak lain.

Pasal 29

PIHAK PERTAMA menjamin bahwa PIHAK PERTAMA akan membantu proses pengurusan perijinan sampai dengan terbit IMB.

Pasal 30

PIHAK KEDUA menjamin bahwa PIHAK KEDUA sanggup menyediakan modal kerja dan memiliki kemampuan mengelola proyek, mulai dari persiapan proyek di lapangan sampai dengan terjualnya seluruh unit rumah.

Pasal 31

Baca Berita Terkait :   SURAT KUASA MENJUAL

PIHAK KEDUA menjamin bahwa PIHAK PERTAMA boleh menempatkan perwakilannya dalam struktur organisasi proyek untuk melakukan pemeriksaan terhadap arus kas, berupa uang masuk dan uang keluar.

REKENING BANK

Pasal 32

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat akan membuka rekening atas nama PT dengan mencantumkan specimen tandatangan DIREKTUR UTAMA, DIREKTUR, KOMISARIS UTAMA dan KOMISARIS.

Dengan demikian seluruh uang keluar PT harus sepengetahuan PIHAK PERTAMA.

Pasal 33

PIHAK KEDUA menjamin bahwa setiap terjadi penjualan kepada konsumen atau penandatanganan AJB, Direktur Utama akan didampingi oleh salah seorang Direktur yang merupakan perwakilan PIHAK PERTAMA.

MODAL TAMBAHAN

Pasal 34

Apabila dalam proses pengembangan proyek ini dibutuhkan modal tambahan maka Para Pihak sepakat untuk menggunakan sertifikat yang sudah dibaliknama ke atas nama PT sebagai jaminan hutang ke lembaga keuangan.

Pasal 35

PIHAK KEDUA akan membuat analisa proyek yang mencantumkan Rencana Anggaran Biaya detil, termasuk Proyeksi Laba Proyek. Analisa proyek ini menjadi acuan bagi PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan proyek.

Pasal 36

Target laba proyek minimal adalah Rp. 3.150.000.000,- (Tiga milyar seratus lima puluh juta rupiah)

SANKSI-SANKSI

Pasal 37

Apabila PT wanprestasi dalam memenuhikewajibannya membayar harga tanah dan pelunasan, maka PT didenda atas keterlambatan sebesar 2% (dua persen) per-bulan.

Pasal 38

Apabila ada tuntutan dari Pihak Ketiga terhadap tanah yang menjadi objek kerjasama, maka PIHAK PERTAMA wajib menyelesaikan permasalahan tersebut tanpa melibatkan PIHAK KEDUA.

Pasal 39

Apabila tuntutan tersebut menyebabkan proyek terhenti, maka PIHAK PERTAMA wajib mengganti seluruh biaya yang sudah dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA ditambah dengan denda sebesar 50% (Lima puluh persen) dari biaya yang sudah dikeluarkan tersebut.

LAIN-LAIN

Pasal 40

PIHAK PERTAMA berhak mengawasi pelaksanaan proyek dan meminta laporan pelaksanaan proyek secara tertulis ataupun secara lisan kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 41

Perjanjian Kerjasama ini tidak akan berakhir oleh sebab apapun tanpa persetujuan tertulis dari kedua belah pihak.

Pasal 42

Perjanjian Kerjasama ini tidak akan berakhir oleh sebab meninggalnya salah satu pihak atau keduanya. Dimana perjanjian kerjasama ini akan dilanjutkan oleh ahli waris masing-masing pihak.

Pasal 43

Apabila ada hal-hal lain yang belum disepakati dalam Perjanjian Kerjasama ini, maka akan dibuatkan kesepakatan tertulis tersendiri yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 44

Apabila terjadi perselisihan terhadap pelaksanaan isi Perjanjian Kerjasama ini maka Para Pihak sepakat bahwa perselisihan tersebut akan diselesaikan secara i’tikad baik musyawarah untuk mufakat. Dan apabila perselisihan tersebut tidak bisa diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan secara perdata melalui Pengadilan Negeri Kota Bekasi.

PIHAK KEDUA   ……………………………………………..PIHAK PERTAMA Meterai 6000 ……………………………………………..
SAKSI-SAKSI1.   …………………………………………….. 2.   ……………………………………………..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *