Wow.. Ganti rugi Tanah Adat Papua Hanya Rp 100.00 per Hektar

Seperti dilansir dari laman kompas.com, Manajer Kajian Kebijakan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Boy Even Sembiring menanggapi terkuaknya bukti-bukti pembakaran hutan di Boven Digoel, Papua, untuk perluasan lahan kelapa sawit yang dilakukan perusahaan Korea Selatan.

Ia menyebut bahwa pernyataan Manajer Humas Korindo, Yulian Mohammad Riza keliru apabila mengatakan tanah di Papua adalah tanah negara.

Ia menjelaskan, dalam konteks otonomi khusus (otsus), seharusnya semua wilayah di Papua adalah wilayah adat. Oleh karenanya, ia dengan tegas mengatakan bahwa uang ganti rugi Rp 100.000 per hektare yang dikeluarkan Korindo tidak masuk akal.

Ia pun beranggapan bahwa berdasarkan fakta yang terjadi di Papua, menunjukkan logika investasi atau ekonomi kapitalistik yang dikendalikan negara dan korporasi. Dan kondisi ini membuat masyarakat lah yang dikorbankan untuk investasi. “Tipu-tipuan ini mengakibatkan konflik dan kemiskinan di masyarakat,” ucapnya. Sebelumnya, berdasarkan investigasi BBC yang rilis Kamis (12/11/2020), terkuak bukti-bukti adanya pembukaan hutan untuk perluasan lahan kelapa sawit yang dilakukan Korindo dengan cara membakar sengaja dan konsisten.

Seperti telah diketahui Korindo, perusahaan asal Seoul – Korea Selatan ini, telah membuka hutan Papua lebih dari 57.000 hektar atau hampir seluas Seoul. Dimana telah membayar Rp 200.000 dengan Rp 100.000 untuk ganti rugi pohon per hektar dan Rp 100.000 untuk ganti rugi lahan per hektar.

“Jumlah dari kedua ganti rugi adalah Rp 200.000,” kata Manajer Humas Korindo, Yulian Mohammad Riza dalam keterangan tertulis yang diterima BBC.

Yulian menegaskan, kesepakatan lahan itu juga sudah sesuai dengan regulasi di Indonesia. Ia juga menjelaskan bahwa harus dipahami terkait kepemilikan legal atas tanah terletak pada pemerintah Indonesia, bukan masyarakat adat yang memegang “hak ulayat” atas tanah. “Pemerintah, bukan penduduk asli, memberikan izin untuk jangka waktu 35 tahun dan kepemilikan legal atas tanah tidak ada hubungannya dengan masyarakat adat,” kata dia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *