Yuk, Mengenal Setifikat Tanah Elektronik ( e-Sertifikat) yang bakal diluncurkan Kementerian ATR/BPN Tahun Ini

Sertifikat Tanah Elektronik – Pada acara penyerahan sertifikat tanah di Istana Negara, Selasa (5/1/2021), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahn Nasional (ATR/BPN), Sofyan A Djalil ,akan meluncurkan e-Sertifikat atau layanan sertifikat tanah elektronik pada tahun 2021.Pilot project akan dilakukannya e-Sertifkat ini antara lain di kota Jakarta dan Surabaya.

Sofyan melanjutkan, saat ini Kementerian ATR/BPN sedang menyiapkan berbagai infrastruktur untuk mendukung pelayanan digital. Misalnya fitur validasi buku tanah, warkah tanah, serta menyusun berbagai aturan terkait dengan e-sertifikat.

Sedangkan pada tahun 2020 kemarin, Kementerian ATR/BPN telah melaksanakan transformasi digital atau Digital Melayani ( Dilan) sebagaimana menjadi harapan Jokowi. Dalam lingkup Kementerian ATR/BPN, transformasi digital tersebut berupa Pengecekan Sertifikat Tanah, Hak Tanggungan Elektronik (HT-el), dan Informasi Zona Nilai Tanah.

Baca Berita Terkait :   Aplikasi Properti Estimasi RAB Edisi Vol Rumah 1 Lantai

Menurut Sofyan, dengan pelayanan digital itu dapat meminimalisir sengketa tanah, mencegah praktik mafia tanah, tumpang tindih sertifikat tanah, serta memotong jalur birokrasi. Dan diharapkan dengan layanan elektronik tersebuat bisa mengurangi sekitar 40 persen antrean di kantor BPN.

Direktur Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang BPN Dwi Purnama menegaskan bahwa dengan diterbitkannya sertifikat tanah elektronik, tidak otomatis sertifikat analog ditarik oleh pemerintah. “Perlu dijelaskan juga sesuai dengan pasal 16 peraturan tersebut bahwa tidak ada penarikan sertifikat analog oleh kepala kantor,” ujarnya  seperti dikutip dari situs resmi Kementerian ATR / BPN, Rabu, 3 Februari 2021.


Hal tersebut didasarkan pada pasal 16 ayat 3 Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik yang terbit pada awal tahun ini. Di dalam beleid itu disebutkan penerbitan sertifikat tanah elektronik dilakukan melalui pendaftaran tanah pertama kali untuk tanah yang belum terdaftar atau penggantian sertifikat tanah yang sudah terdaftar sebelumnya berupa analog menjadi bentuk digital.

Baca Berita Terkait :   Undang-Undang Nomor 30/2009 Tahun 2009 tentang KETENAGALISTRIKAN


“Jadi saat masyarakat ingin mengganti sertifikat analog ke elektronik atau terjadi peralihan hak atau pemeliharaan data, maka sertifikat analognya ditarik oleh kepala kantor digantikan oleh sertifikat elektronik,” kata Dwi.
Beleid yang dirilis pada awal Januari 2021 itu merupakan rangkaian dari transformasi digital yang sedang bergulir di Kementerian ATR / BPN. Tahun lalu telah diberlakukan empat layanan elektronik yang meliputi hak tanggungan elektronik, pengecekan sertifikat, zona nilai tanah dan surat keterangan pendaftaran tanah.


Lebih jauh, Dwi menjelaskan, penerbitan sertifikat tanah elektronik nantinya dapat dilaksanakan melalui pendaftaran tanah pertama kali untuk tanah yang belum terdaftar. Selain itu, penggantian sertifikat analog menjadi sertifikat elektronik untuk tanah yang sudah terdaftar bisa dilakukan seperti secara suka rela datang ke kantor pertanahan atau saat jual beli dan sebagainya.
 
Dwi menyebutkan alasan diluncurkannya sertifikat tanah elektronik untuk mengefisiensikan pendaftaran tanah dan menciptakan kepastian hukum dan perlindungan hukum. Selain itu agar dapat mengurangi jumlah sengketa, konflik dan perkara pengadilan mengenai pertanahan dan menaikan nilai registering property dalam rangka memperbaiki peringkat Ease of Doing Business (EoDB).

Baca Berita Terkait :   Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *